Program Acara Mata Najwa Edisi Menanti Terawan, Najwa Shihab Wawancara Kursi Kosong

Terawan sendiri adalah Menteri Kesehatan RI yang hingga kini dinantikan penjelasannya terkait kasus Covid-19 atau virus Corona di Indonesia.

"Tak ada yang lebih otoritatif selain menteri untuk membahaskan kebijakan-kebijakan itu kepada publik, termasuk soal penanganan pandemi," kata Najwa, Selasa (29/9).

Terawan diketahui sudah jarang tampil dalam wawancara baik di televisi maupun media online. Hal itu membuat Najwa Shihab mengundangnya untuk memberikan penjelasan seputar Covid-19.

Najwa Shihab memulai aksinya melontarkan sejumlah pertanyaan. Namun sayangnya, di sisi Najwa Shihab hanya terdapat kursi kosong yang seharusnya diisi Terawan Agus Putranto.

Menanti Terawan menjadi tema dalam acara Mata Najwa tersebut konsep talkshow monolog pun terjadi.

"Warga negara wajib patuh kepada hukum, tapi warga negara juga punya hak untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh negara," kata Najwa.

"Meneruskan berbagai permintaan itu, undangan ini kami sampaikan. Undangan ini bukanlah tantangan atau sejenisnya," Najwa Shihab menambahkan.

View this post on Instagram

Teman-teman, cukup banyak alasan mengapa diperlukan kehadiran pejabat negara untuk menjelaskan kebijakan yang berimbas kepada publik. Mengundang dan/atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah tindakan normal di alam demokrasi. Jika tindakan itu dianggap politis, penjelasannya tidak terlalu sulit. Pertama, jika “politik” diterjemahkan sebagai adanya motif dalam tindakan, maka undangan untuk Pak Terawan memang politis. Namun tak selalu yang politik terkait dengan partai atau distribusi kekuasaan. Politik juga berkait dengan bagaimana kekuasaan berdampak kepada publik. Kami tentu punya posisi berbeda dengan partai karena fungsi media salah satunya mengawal agar proses politik berpihak kepada kepentingan publik. Kedua, setiap pengambilan kebijakan diasumsikan adalah solusi atas problem kepublikan. Siapa pun bisa mengusulkan solusi, namun agar bisa berdampak ia mesti diambil sebagai kebijakan oleh pejabat yang berwenang, dan mereka pula yang punya kekuasaan mengeksekusinya. Menteri adalah eksekutif tertinggi setelah presiden, dialah yang menentukan solusi mana yang diambil sekaligus ia pula yang mengeksekusinya. Ketiga, tak ada yang lebih otoritatif selain menteri untuk membahasakan kebijakan-kebijakan itu kepada publik, termasuk soal penanganan pandemi. Selama ini, penanganan pandemi terkesan terfragmentasi, tersebar ke berbagai institusi yang bersifat ad-hoc, sehingga informasinya terasa centang perenang. Kami menyediakan ruang untuk membahasakan kebijakan penanganan pandemi ini agar bisa disampaikan dengan padu. Bedanya, media memang bukan tempat sosialisasi yang bersifat satu arah, melainkan mendiskusikannya secara terbuka. Keempat, warga negara wajib patuh kepada hukum, tapi warga negara juga punya hak untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh negara. Warga boleh mengajukan kritiik dalam berbagai bentuk, bisa dukungan, usulan, bahkan keberatan. Padu padan dukungan, usulan, atau keberatan itu tak ubahnya vitamin yang -- kadang rasanya dominan pahit tapi kadang juga manis -- niscaya menyehatkan jika disikapi sebagai proses bersama. #MataNajwaMenantiTerawan #CatatanNajwa

A post shared by Najwa Shihab (@najwashihab) on Sep 28, 2020 at 2:27am PDT

"Tapi benar-benar harapan agar info dan kebijakan penanganan pandemi ini bisa diperoleh langsung dari pemegang kewenangan," katanya lagi.

"Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, namun semua bisa diawali dengan kehadiran, pak Terawan, tempat dan waktu dipersilakan," tandas Najwa Shihab.

Instagram: @najwashihab